TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA– Tiga satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang tercatat sebagai pengguna DAK Fisik tahun anggaran 2021 dengan realisasi tertinggi, yaitu Unit Penyelenggara Pelabuhan (99,91%), satker Polres Berau (99,84%), dan Kejaksaan Negeri Berau (99,80%).
“Dari 27 satker termasuk 1 di Pemkab Berau yang masuk dalam KPPN Tanjung Redeb, ada 3 satker yang realisasinya hampir sempurna, dilihat dari indikator penyerapan baik untuk belanja pegawai, barang dan modal. Sisanya satker kerja yang lain realisasinya juga bagus karena diatas target yakni 95 %,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah, ditemui Niaga.Asia, Jumat (25/2/2022).
Belum bisa terserapnya DAK Fisik secara maksimal pada kementerian lembaga, kata Gusti, karena beberapa hal, misalnya situasi pandemi COVID-19 dengan adanya pembatasan aktivitas sehingga kegiatan banyak yang batal atau tidak terlaksana.
Sebab lainnya karena penerimaan negara bukan pajak (PNPB) pada satker tidak optimal disebabkan target penerimaan PNPB yang terlalu tinggi, sementara penerimaan riil PNPB rendah akibat kondisi pandemi COVID-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target.
“ Juga terdapat beberapa kegiatan yang digabungkan menjadi satu sehingga alokasi dana tidak diserap maksimal,” ungkapnya.
Sedangkan untuk belanja modal adanya sisa pagu hasil kontrak yang tidak terserap dan ada kegiatan pengadaan yang tidak terlaksana, seperti terjadi satker Kemenag karena status sertifikat tanah yang belum jelas.
Kemudian, lanjut Gusti, belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan terkait perencanaan dan penganggaran, sehingga sisa dana yang tidak terpakai tidak dilakukan revisi atau optimalisasi untuk kegiatan lainnya, sehingga tidak menjadi sisa pagu yang tidak terpakai.
“Juga adanya kegiatan pengadaan barang jasa yang tidak terlaksana atau gagal, namun tidak direvisi atau optimalisasi dana untuk kegiatan lainnya,” ujarnya.
Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, Hotman Siagian, menyebut jika realisasi DAK Fisik tahun 2021 yang cukup tinggi itu tidak lepas dari kerjasama semua staff, yang selama ini bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Selain itu, koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait khususnya KPPN dan petugas konstitusi seperti kejaksaan, Polres dan juga Pemkab Berau.
“Kami bekerja sesuai aturan yang ada dan juga mendorong bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di Berau juga terus meningkat. Untuk tahun 2021 pagu DIPA yang diterima adalah Rp 5 miliar lebih, dengan daya serap Rp 4 miliar lebih. Program pelaksanaan yang dijalankan selama 2021 yakni untuk fasilitas pelabuhan, pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil, kegiatan operasional dan gaji karyawan,” jelas Hotman.
Penulis: Rita Amelia Editor: Intoniswan
Tag: APBN 2021