AA
Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta rombongan menyusuri jalan Trans Papua yang menghubungkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu (10/4/2017). (Foto KOMPAS/DOKUMENTASI PUPR)

NDUGA.NIAGA.ASIA-Aparat TNI dan kepolisian sedang menuju sebuah lokasi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, untuk memastikan informasi yang menyebut adanya pembunuhan terhadap sejumlah pekerja ‘pendatang’.

Muncul pertanyaan tentang siapa pelaku penembakkan. Aparat menyebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Kita sekarang berusaha mendekati lokasi, tetapi laporan yang kami terima menyebutkan ada 24 hingga 31 pekerja pendatang yang tewas dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB),” ungkap Aidi, juru bicara Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, kepada Heyder Affan dari BBC News Indonesia, Selasa (04/12) pagi.

Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu menyebut, pelakunya “bukan kelompok kriminal tapi pemberontak.”

Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan sudah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ke lokasi. “Saya sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk ke sana, agar dilihat dulu, jadi tidak sekadar diduga, karena ini masih simpang siur. Ini masih dikonfirmasi, bagaimana kejadiannya,” kata Jokowi kepada wartawan.

“Tapi kita tahu, pembangunan di Papua itu, medannya sangat sulit dan juga masih terdapat gangguan keamanan,” tambah Presiden.  Ia juga mengingatkan, peristiwa itu terjadi di Kabupaten terpencil. “Kabupaten itu dulu ‘warnanya merah,’ saya pernah ke sana,” lanjut Jokowi.

TNI dan polisidalam perjalanan ke lokasi.

KKB merupakan istilah yang digunakan aparat Kepolisian Indonesia dan TNI, untuk menyebut kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya menuntut pemisahan diri dari Indonesia.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, terkait kejadian itu pemerintah menghentikan untuk sementara pembangunan jembatan di lokasi itu.

“Dengan kejadian tadi pagi, seluruh pekerjaan jembatan (dari Mamugu ke Wamena) kita hentikan,” kata Basuki dalam jumpa pers di Jakarta Selasa (4/12), sebagaimana dilaporkan Jerome Wirawan dari BBC News Indonesia.

“Semua pembangunan jembatan di ruas ini, dari Mamugu ke Wamena, kita hentikan, sampai menunggu keamanan kondusif di wilayah itu, sesuai rekomendasi Pangdam dan Kapolda Papua,” lanjut Basuki.

Sementara juru bicara Polri M Iqbal mengatakan, aparat masih harus memastikan jumlah yang tewas. “Peristiwanya memang terjadi, namun jumlahnya masih belum dipastikan,” kata M Iqbal, dalam jumpa pers di Jakarta. “Para pekerja infrastruktur itu diberondong oleh KKB, yang mengakibatkan beberapa meninggal dunia. Dan sebagian korban diduga adalah warga Papua asli sendiri,” lanjutnya.

Ia menyebut terlepas dari berbagai spekulasi dan dugaam, motif penembakan itu belum jelas. “Kami sudah mengirim petugas ke lokasi, bersama petugas TNI, untuk melakukan langkah kepolisian. Yang pertama adalah penyelamatan dan evakuasi korban.” “Yang kedua, adalah penegakkan hukum. Kami akan mengejar para pelaku, dan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengidentifikasi sejumlah kelompok. Kami akan mengejar mereka sampai ke mana pun,” tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Kodam Cendrawasih menyebut, ada informasi bahwa penembakan itu berlatar peristiwa 1 Desember. “Dari informasi yang kami terima, para pekerja itu memotret kegiatan mereka, dan orang-orang itu tidak dapat menerima. Dan, menurut informasi itu, para pekerja itu dibunuh,” kata Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi.

Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan ini. Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan puluhan orang pekerja dari perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata. Disebutkan, para korban sedang mengerjakan sebuah proyek untuk membuka wilayah pegunungan tengah yang terisolasi di Provinsi Papua.

Semenjak Joko Widodo menjadi Presiden, salah-satu kebijakan yang paling ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur di Papua, walaupun ada penolakan dari sebagian warga Papua yang tetap menuntut pemisahan diri dari Indonesia. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *