SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Antrean BBM jenis solar jadi pemandangan rutin di sejumlah SPBU di Samarinda, berlangsung sejak November 2021 lalu. Tidak jarang antrean dikeluhkan pengguna jalan lain karena memakan badan jalan. Selain itu tidak sedikit juga warga menyasar Pertamina agar menambah BBM solar di SPBU.
Antrean BBM solar yang masih disubsidi pemerintah seharga Rp 5.150 di Samarinda misalnya, masih berlanjut di tiga bulan pertama tahun 2022 ini. Seperti yang terlihat di SPBU Jalan PM Noor dan Jalan Rapak Indah.
Pantauan niaga.asia di Jalan PM Noor siang ini sekitar pukul 12.05 WITA misalnya. Selain roda empat dan truk biasa, kendaraan yang ikut antre solar di antaranya juga ada truk roda enam.
Tidak sedikit pengguna jalan lainnya mengeluhkan antrean itu karena memakan badan jalan, sehingga arus kendaraan menjadi melambat bahkan tersendat. Belum lagi antrean juga terkadang mengganggu aktivitas keluar masuk kendaraan di deretan ruko dekat SPBU itu.
“Coba Pertamina tambah kuota solar di banyak SPBU, supaya nggak numpuk di SPBU PM Noor ini. Antrean makan badan jalan ini ganggu pengguna jalan lain saja,” keluh Ahmad (38), warga Jalan PM Noor ditemui niaga.asia, Selasa.
Keluhan senada bukan hal baru lagi, melainkan sudah disuarakan warga sejak lama. Pengguna kendaraan yang melintas di Jalan PM Noor melihat antrean panjang solar di SPBU itu pun sudah jadi pemandangan rutin.
Pertamina Beri Penjelasan
Untuk diketahui, di Kalimantan Timur, selain BBM Bio Solar (subsidi) Rp 5.150, harga Pertamax Turbo Rp 13.750, Dexlite Rp 12.400, dan Pertamina DEX Rp 13.450.
Area Manager Communication and CSR Pertamina Regional Kalimantan Susanto August Satria menerangkan, salah satu usaha untuk memantau konsumsi BBM Bio Solar (subsidi) dengan menggunakan kartu kendali. Di mana, satu kartu kendali untuk satu nomor kendaraan dan satu spesifikasi mobil.
“Misalnya, truk roda enam ke atas maka dia akan memegang 1 jenis kartu kendali dengan spek maksimal 200 liter per hari. Apabila dia sudah membeli solar dalam sehari sebanyak 200 liter, maka dia tidak boleh membelinya lagi di hari yang sama,” kata Satria, dikutip niaga.asia melalui penjelasan dia, Selasa.
Menurut Satria, kendaraan yang memenuhi syarat (eligible) untuk mendapatkan kartu kendali, diverifikasi oleh Dinas Perhubungan. Sebab, instansi itu yang tahu mana saja kategori mobil logistik, mobil penumpang, kendaraan tambang hingga kendaraan sawit, menyesuaikan dengan KIR kendaraan.
“Pertamina tidak punya wewenang untuk memverifikasi mobil itu. Maka perlu dukungan pemerintah setempat dan dinas terkait,” ujar Satria.
Dari evaluasi, Satria juga menjelaskan sederetan penyebab antrean pembelian BBM solar di SPBU.
Pertama, permintaan (demand) meningkat. Di mana supply solar diatur kuota oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Kedua, harga sawit dan batubara sedang tinggi, sehingga rawan penyelewengan oleh mobil atau kendaraan yang tidak berhak menikmati solar subsidi. Terlebih lagi tingginya disparitas (perbedaan) harga solar dan solar non subsidi seperti Dexlite kurang lebih Rp 8.000.
“Ketiga, penanganan COVID-19 yang baik sehingga geliat ekonomi kembali naik, mobilitas meningkat. Jadi untuk penertiban, penegakkan hukum, adalah solusi berkelanjutan yang diperlukan,” ujar Satria.
“Supply mau ditambah berapa pun, antrian pasti ada. Selama penegakkan hukum belum optimal,” tegas Satria.
Masih disampaikan Satria, secara nasional stok solar aman untuk 20 hari ke depan.
“Jadi stok ada, aman, tidak langka. Tapi penyaluran solar subsidi, diatur oleh kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas sebelumnya. Penyaluran solar dilakukan setiap hari oleh Pertamina sesuai kuota. Tugas Pertamina menyediakan dan menyalurkan solar subsidi sesuai kuota,” tutup Satria.
Penulis : Saud Rosadi | Editor : Saud Rosadi
Tag: BPH MigasBUMNKalimantanKaltimPeristiwaPertaminaSamarindaSolarSPBU