JAKARTA.NIAGA.ASIA-Lembaga survei Saiful Muljani Reseach dan Consulting atau SMRC merilis survei integritas penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilu dan Pilpres 2019. Hasilnya, sebagian besar masyarakat masih mempercayai KPU dan Bawaslu dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 2019 dengan baik.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan, sebanyak 80 persen masyarakat masih mempercayai KPU dan Bawaslu dapat menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 2019. Hanya sekitar 11-12 persen masyarakat kurang dan tidak yakin, KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dengan baik. “Kecenderungan kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu lebih tinggi di kalangan pendukung Jokowi-Ma’ruf, dibandingkan pendukung Prabowo-Sandiaga,” kata Deni di kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu 10 Maret 2019.

Deni menuturkan, persentase pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang meragukan kerja KPU-Bawaslu cukup signifikan. “Terdapat 4-5 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf yang kurang yakin kemampuan KPU. Sementara, kubu pendukung Prabowo-Sandi angka ketidakyakinan kepada KPU mencapai 23-25 persen,” ujarnya.

Begitu pula, terdapat hanya 5-6 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf kurang yakin pada kemampuan Bawaslu dan sebanyak 19-21 persen pendukung Prabowo-Sandiaga tidak yakin kemampuan Bawaslu. Deni pun menyebut, dengan hasil survei ini KPU dan Bawaslu layak gembira. Namun, angka ketidakpercayaan terhadap KPU dan Bawaslu tidak boleh diremehkan, lantaran jika dinominalkan, angkanya mencapai 25 juta warga.

Dalam rilis ini, SMRC juga mengupas beberapa isu yang dapat mengurangi legitimasi KPU dan Bawaslu. Salah satunya adalah isu adanya tujuh kontainer yang membawa puluhan juta surat suara tercoblos dari China. “Hasilnya, masyarakat tak percaya dengan isu ini. Hanya empat persen yang percaya,” katanya.

Namun, dalam isu kotak suara yang terbuat dari kardus, suara pemilih terbelah. Pemilih terbelah antara yakin dan tak yakin bahwa kotak suara itu bisa menjadi sumber kecurangan. Karena itu, ia mengingatkan, masih adanya potensi masalah yang bisa mendelegitimasi hasil pemilu yang datang dari kalangan yang kurang mempercayai kebersihan dan kejujuran pemilu. “Dalam kasus kotak suara kardus, sebanyak 30 persen pendukung Jokowi percaya bisa menjadi sumber kecurangan dan pendukung Prabowo sebanyak 47 persen mempercayainya,” katanya.

Sumber: Vivanews.com