Tata Cara Kontrak masa Covid-19. (Sumber: Kemenhub)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Belanja modal akan diubah dari single year menjadi multiyear terutama pada alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan kementerian-kementerian yang melakukan belanja modal cukup besar.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), saat memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (14/4).

”Ini nanti bisa diharapkan dari Rp145 triliun akan ada space Rp59 triliun. Tidak berarti bahwa proyeknya menjadi mangkrak tapi hanya di-delay untuk diperpanjang, sehingga pressure untuk APBN tahun ini akan bisa kita atasi bersama,” ujar Menkeu.

Mengenai realokasi anggaran tahun 2020, Menkeu sampaikan bahwa APBN akan menghadapi tekanan yang luar biasa untuk tahun 2020 ini dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan fokus tahun ini ada tiga yakni: kesehatan; social safety net; dan membantu atau melindungi sektor-sektor informal, usaha kecil menengah, dan sektor dunia usaha umumnya.

”Ini juga supaya tidak terjadi penjalaran masalah dari masalah kesehatan dan kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi dan bahkan menjadi masalah sistem keuangan. Kita mencoba untuk domino efek ini tidak terjadi melalui langkah-langkah extraordinary tahun ini,” imbuh Menkeu.

Untuk belanja tambahan yang disampaikan oleh Presiden, Menkeu jelaskan yaitu kesehatan akan ditambahkan Rp75 triliun, mulai dari untuk insentif tenaga kesehatan, untuk penanganan pasien, untuk upgrade rumah sakit; untuk bansos yang dinaikkan Rp110 triliun; dukungan industri Rp70 triliun dan ada dukungan pembiayaan atau below the line yang disebut program pemulihan ekonomi dengan issurance bonds Rp150 triliun sehingga akan menyebabkan postur APBN 2020 mengalami perubahan.

”Agar defisit tetap terjaga, maka Perpres Nomor 54 Tahun 2020 oleh Bapak Presiden sudah dikeluarkan. Yang merupakan rambu-rambu untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah mengalami penyesuaian atau penurunan dari belanja-belanja yang tadinya direncanakan dilakukan 2020. Contohnya, untuk perjalanan dinas dan paket meeting serta honor yang tahun ini dialokasikan Rp49,9 triliun, kita akan coba potong hingga Rp35,6 triliun. Ini untuk bisa mendanai COVID-19,” urai Menkeu.

Belanja-belanja barang yang diserahkan oleh kementerian/lembaga untuk masyarakat dan pemda dari Rp46,7 triliun, menurut Menkeu, akan dipotong Rp8 triliun. Belanja barang lain yang tidak prioritas nasional yang mencapai Rp173,8 triliun akan dilakukan pemotongan dan penyisiran hingga Rp41 triliun, terutama untuk belanja yang dianggap tidak mendukung prioritas nasional, dan belanja modal yang tadinya Rp145,7 triliun akan dilakukan penyisiran.

”Ini adalah langkah-langkah penghematan belanja K/L yang tadi telah disetujui oleh Bapak Presiden sudah diumumkan di dalam Perpres Nomor 54 dan akan ada langkah-langkah lanjutan agar kita semuanya, kementerian/lembaga dan daerah, semuanya ikut bergotong royong mengatasi masalah Covid-19,” kata Menkeu. (001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *