BONTANG.NIAGA.ASIA-Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang Aji Erlinawaty sesalkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perkim DPUPR dan Perkim)  Bontang   tidak berkoordinasi terkait nelayan yang berhak menempati rumah khusus nelayan yang berlokasi di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan.

Dikatakan Aji, proyek pengerjaan rumah khusus nelayan merupakan proyek nasional yang melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, dimana perumahan ini dikhususkan kepada para nelayan yang ada di Indonesia dengan beberapa ketentuan yang diatur melalui peraturan daerah.

“Rumah ini setahu saya tidak diberikan secara cuma-cuma, sistem rumah ini seperti rusunawa yang disewakan kepada para nelayan dengan harga sewa dibawah rata-rata rumah sewa pada umumnya,” katanya Aji  saat ditemui di kantornya, Kamis (4/4/2019) siang.

Wanita yang akrab disapa Iin ini menjelaskan, bahwa beberapa waktu yang lalu pihak Dinas PUPR Kota Bontang sempat mendatanginya guna menanyakan kelompok nelayan yang menjadi mitra binaan DKP3 Bontang, akan tetapi usai diberi data yang akurat pihak PUPR Bontang tidak kembali memberikan informasi terkait nelayan yang akan menempati rumah khusus tersebut. “Andai saja ada informasi, kami akan menyarankan nelayan yang benar-benar berhak memiliki, tapi ini sudah terjadi ya kita lihat kedepan,” tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, karena DPUPR dan Perkim tidak ada koordinasi dengan DKP3 Bontang terkait rumah khusus nelayan, anggota kelompok nelayan yang menjadi binaan DKP3 Bontang tidak seluruhnya mendapatkan informasi bahwasannya adanya rumah khusus nelayan. Sehingga tidak mengetahui nelayan yang mana yang diakomodir tinggal di rumah nelayan yang dibangun tahun anggaran 2018 tersebut. (adv)