JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin melantik anggota Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10) siang.

Berikut rangkungan pernyataan para menteri Kabinet Indonesia Maju usai dilantik oleh Presiden Jokowi, seperto dikutip dari setkab.go.id

Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan:

Baru saja kita selesaikan semua rangkaian pelantikan dan tentunya saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana, mungkin ada proses serah terima. “Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja,” tegasnya.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan:

Di depan saya ada tugas berat, tugas yang saya yakin tidak kecil, tidak ringan. Saya mendapat amanah ini artinya harus saya jalankan, suatu kehormatan besar bagi saya. Setelah ini saya akan menuju ke kantor KKP untuk melakukan serah terima. Saya berharap yang selama ini menjadi hambatan atau yang buntu, hubungan antara nelayan dengan pemerintah akan kita selesaikan.

“Kita akan meneruskan dan melanjutkan pekerjaan yang baik di masa lalu, kita akan melanjutkan hal-hal yang bagus, yang tidak bagus akan kita perbaiki, kalau yang memang tidak bisa kita perbaiki ya kita harus tinggal,” tegas Edhy Prabowo.

Sofyan Jalil, Menteri ATR/BPN:

Targetnya kita sudah punya road map 2025 mudah-mudahan seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Kemudian kita juga sedang membikin program untuk digitalisasi pertanahan. Mudah-mudahan 2025 kantor pertanahan sudah berbasis elektronik seperti yang Anda lihat di kantor-kantor pertanahan di negara yang maju. Dengan harapan kalau itu sudah elektronik dan semua terdaftar maka sengketa tanah akan sangat minimum kalaupun tidak bisa hilang.

“Dengan demikian semua orang yang punya tanah nanti kalau semuanya punya sertifikat kita akan menjadi financially inclusive, menjadi mempunyai sertifikat yang mereka bisa gunakan untuk mendapat leverage kepada sistem keuangan dan perbankan moderate. Itu saja singkatnya,” kata Sofyan.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR:

Kalau kami dari kementerian PUPR tadi kalau rekan-rekan sekalian waktu foto perkenalan tadi disebutkan khusus oleh Pak Presiden agar menteri perhubungan dan menteri PUPR segera mengkonekkan hasil-hasil pembangunan yang lalu; bandara, pelabuhan, tol, dan kawasan-kawasan khusus.

“Minimal ada 5 kementerian yang kami tadi sudah ngobrol; pertama dengan Menteri Pariwisata dan Bekraf, Pak Wishnu, kemudian dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Pak Bahlil, saya, dan Pak Menteri Perhubungan. Kami mudah-mudahan kalau tidak lusa atau mulai minggu depan, karena Sabtu mau ke lapangan kami dengan Pak Presiden rencananya,” terang Basuki.

Jadi, lajut Menteri PUPR, pulang dari itu ia akan kumpul brainstorming mana-mana yang akan diutamakan. Jadi kalau biasanya 100 hari apa, itu ada 2 hal, pertama itu tadi kita harus segera, yang kedua hasil sayembara IKN (Ibu Kota Negara), gagasan desai IKN. Itu kalau 100 hari kan 3 bulan berarti akhir Desember itu sudah akan kita selesaikan. Jadi 2 hal itu akan kami laporkan nanti sampai Desember,” kata Basuki.

Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian:

Jadi yang pertama tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa karena ini kelanjutan dari pemerintah sebelumnya maka programnya melanjutkan program. Jadi beliau mengatakan bukan program 100 hari. Tapi yang menjadi prioritas yang disampaikan oleh Pak Presiden itu antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan Omnibus Law itu menjadi satu prioritas.

Yang kedua tentu melengkapi road map untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kemudian tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis kewilayahan yaitu pertumbuhan-pertumbuhan wilayah. Dan tentunya juga menjadi pokok bahasan juga adalah koordinasi antar kementerian agar diprioritaskan untuk tercapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

“Neraca transaksi itu butuh waktu, karena yang namanya perdagangan itu, ekspor itu membutuhkan investasi. Jadi neraca perdagangan akan baik kalau capital account diperbaiki, dan capital account yang kemarin itu Delta nya besar di sektor migas, maka tentu sektor migas menjadi salah satu titik utama dari kebijakan,”kata Airlangga.

Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arahan presiden mungkin itu yang menjadi pegangan kita ya. Yang pertama bagaimana beliau memberikan arahan kepada saya dengan tugas amanah yang diberikan itu adalah tentang pemberdayaan perempuan di dalam kewirausahaan. Demikian juga bagaimana kita mengurangi kekerasan pada anak, bagaimana pencegahan daripada pernikahan dini. Itu salah satu daripada arahan beliau.

“Tapi kalau di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini karena kementeriannya kan saya melihat itu adalah kementerian koordinasi, maka kami akan melaksanakan koordinasi maksimal tentunya, baik secara internal maupun eksternal. Mungkin itu langkah awalnya sebelum nanti saya bertemu dengan teman-teman yang ada di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apa sih yang menjadi kendala selama ini, kemudian target kedepannya seperti apa. Itu juga menjadi salah satu pedoman untuk kita mem-follow up program ke depan,” kata Darmawati. (*/006)