SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 yang diformulasikan untuk membiayai empat jenis belanja pembangunan daerah yaitu; Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebesar Rp19,724 triliun atau sebesar 91,11% dari target Rp21,649 triliun.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis (28/3/2024).
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Sigit Wibowo dan Muhammad Samsun. Serta, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selain hadir Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, juga Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni.
Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa dalam LKPJ dipaparkan capaian program dan kegiatan, termasuk indikator-indikator makro yang menjadi dasar pengukuran kinerja Pemprov Kaltim dalam mewujudkan Kaltim Berdaulat.
“Tadi saya sampaikan terdapat 1 visi dan 5 misi yang sudah kita break down dalam kegiatan. Memang secara umum hampir 95 persen tercapai,” ungkapnya.
Beberapa program yang belum tercapai sepenuhnya, menjadi atensi kedepannya agar dapat terealisasi 100 persen.
Akmal mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang perlu dapat perhatian, karena capaian sektor pariwisata masih 30 persen dari target yang ditetapkan sebesar 35 persen.
“Ini yang kita coba tingkatkan kedepannya, seperti dari segi kunjungan wisata lokal, mungkin kedepannya kita akan kolaborasi dengan IKN,” jelasnya.
Bentuk kolaborasi ini, akan menggandeng Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) untuk memanfaatkan sanggar-sanggar untuk penampilan tarian.
“Jadi ketika berkunjung ke IKN gak cuman liat tugu titik nol. Jadi bisa melihat tari tarian seperti Jepen, Sepen dan Dayak itu harus di tampilkan. Ini juga bentuk pengenalan wisata,” jelasnya.
Tanggapan anggota DPRD
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa, LKPJ Gubernur Kaltim 2023 tak hanya sekedar kewajiban hukum, namun, mengandung informasi capaian kinerja pembangunan Kaltim selama satu tahun.
“Capaian-capain pembangunan dalam sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tidak hanya ditentukan oleh peran eksekutif di daerah tapi juga peran strategis di DPRD Kaltim,” singkatnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, mengatakan, berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 terdapat 3 dari 10 indikator utama yang tidak tercapai sepenuhnya, diantaranya angka kemiskinan, indeks lingkungan hidup, dan angka ketimpangan pembangunan.
“Angka kemiskinan target RKPD 5,9 persen mestinya, tetapi hasil kita masih di angka 6,11 persen. Angka ketimpangan pembangunan kita diangka 0,33 persen sejak tahun 2018 tidak jauh bergeser. Secara faktual memang terjadi ketimpangan di daerah kita,” ucapnya.
Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Pj Gubernur Kaltim yang telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah Kaltim. Harapannya kunjungan ini memberi manfaat bagi masyarakat di daerah yang dikunjungi.
“Kalau boleh saran kunjungan ke daerah yang memberikan kontribusi ketertinggalan di daerah Kutai Timur, seperti Batu Ampar, Busang, Muara Bengkal yang tidak ada akses jalan poros ke daerah sana,” pungkasnya.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Intoniswan
Tag: APBD Kaltim 2023