Tekan Stunting, Isran Noor Ajak Semua Pihak Terlibat

Gubernur Kaltim, H Isran Noor. (Foto Heri/Niaga.Asia)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya menekan angka stunting. Gubernur Kaltim, H Isran Noor pun mengajak semua pihak untuk terlibat, agar target bebas dari kasus stunting pada tahun 2024 mendatang terwujud.

“Semua harus terlibat. Ini menyangkut masa depan, karena anak- anak ini merupakan generasi penerus bangsa. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting,” kata Isran di kegiatan Gala Dinner Peningkatan Komitmen Perusahaan & Organisasi Filantrofi (BKKBN) dalam percepatan Penurunan Stunting di Balikpapan, Senin malam (28/11/2022).

Saat ini prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Timur tercatat 22,8 persen, sudah dibawah angka nasional yang tercatat 24,4 persen. Namun harus tetap bekerja bersama untuk menurunkan prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024.

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kaltim itu menekankan bahwa Provinsi Kaltim sangat serius dan berkomitmen mengupayakan penurunan stunting.

Itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.

Diperkuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dalam pelaksanaannya, delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, ada dua hal pokok,  pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.

Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting.

“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” pungkasnya.

Penulis: Heri | Editor: Intoniswan

Tag: