TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA – Setelah Pansus Perumda Air Minum Batiwakkal terbentuk beberapa waktu lalu, tiga fraksi yang ada di DPRD Berau meminta agar pansus juga dibuat untuk dua Perusda lain di Bumi Batiwakkal, yakni pansus PT Indo Pusaka Berau (IPB) dan Perusda Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSLL). Ketiga fraksi tersebut adalah fraksi Gerindra-PAN, fraksi Demokrat, dan fraksi PPP.
Dua Perusda ini kedepannya adalah sebagai ujung tombak untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu juga ada fungsi pelayanannya, sehingga tujuan pansus adalah meningkatkan kinerja dari Perusda yang ada.
“Untuk itu, sebaiknya dibentuk 3 pansus dan mekanisme pembagian anggota ke masing-masing pansus,” jelas Ketua Komisi I – Ketua F-Gerindra-PAN, Fery Kombong, Jumat (4/6/2021).
Senada, anggota Komisi III – anggota F Gerindra-PAN, M Ichsan Rapi, juga menyatakan hal sama. Penting dibentuk Pansus PT IPB PLTU, karena salah satu pelayanan dasar yakni listrik.
“Yang harus ditelaah adalah masalah penyusutan boiler baik selama 17 tahun (untuk boiler 1 dan 2), maupun 4 tahun (boiler 3). Padahal telah tersedia dana segar untuk persiapan pengadaan boiler baru, yang ternyata anggaran itu sudah tidak ada,” ungkapnya.
Ditambahkannya, kalau benar anggarannya sudah tidak ada, dan mesin tiba-tiba mati, mau diganti pakai apa? Sedangkan harga 1 mesin boiler bisa mencapai Rp 60 miliar. Apakah harus pakai APBD lagi?
Selain itu, untuk Perusda HSLL perlu karena terkait masalah banjir dan tata guna lahan. “Kita harus mengkaji kembali masalah kawasan. Apakah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir ini,” tegasnya.
Kemudian, anggota Komisi III – Ketua fraksi Partai Demokrat, Abdul Waris, yang juga meminta adanya pansus baru. Jika dasar pembentukan pansus adalah masalah PAD Berau yang dari dulu hanya segitu saja. Disaat APBD menurun, sebenarnya apa kinerja Perusda Berau?
“Justru kita lihat Perusda yang menjadi salah satu pemasok PAD adalah 2 Perusda ini, IPB dan HSLL, ketimbang PDAM yang hanya fokus di pelayanan masyarakat,” ungkapnya
Ditambahkan, bahkan ada satu laporan diterimanya, kalau pendapatan salah satu Perusda itu mencapai Rp 10 miliar, tetapi kenapa setoran untuk PAD hanya Rp 2 miliar. “Apakah operasionalnya ditinggikan atau kah apa? Ini yang perlu kita dalami,” ujar Abdul Waris.
Kalau nanti DPRD hanya membentuk Pansus PDAM, maka tidak semua anggota DPRD masuk dalam pansus, karena di Tatib DPRD sudah dijelaskan kalau jumlah anggota Pansus paling banyak sama dengan jumlah komisi.
Untuk itu, ketiga fraksi mendorong tetap ada 3 pansus. Soal anggaran pansus itu sama dengan anggaran masing-masing komisi.
Penulis : Rita Amelia | Editor : Intoniswan
Tag: BerauDPRD BerauKaltim