JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional. Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II atau segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI….
SERPONG.NIAGA.ASIA–Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani mengingatkan perlu pengawasan dan percepatan dalam proses pembangunan jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) di Provinsi Banten. Ia khawatir dalam proses pembebasan lahan muncul ‘investor…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap yang terjadi di Direktorat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan penanganan terkait masalah klasik tentang pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah Indonesia yang ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT) Orient Patriot Riwu Kore, diketahui berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecolongan dengan adanya dugaan warga negara Amerika Serikat…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengharapkan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi secara ketat, bukan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kementerian Pertanian menerbitkan kebijakan baru melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi. Dalam peraturan tersebut, harga Pupuk Urea yang semula Rp 1800 per…
