YOGYAKARTA.NIAGA.ASIA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan implementasi transformasi sistem kesehatan membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali pemerintah daerah.
“Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini. Kami sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, swasta maupun asing untuk bisa membantu melancarkan keenam pilar transformasi sistem kesehatan,” kata Budi di sela acara “Rembuk Aksi Kolaborasi untuk Imunisasi” di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 21 Juli 2022, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan.
Pilar pertama, transformasi layanan kesehatan primer. Budi menyebutkan akan menata ulang layanan kesehatan primer yang ada saat karena belum mampu melayani seluruh penduduk Indonesia.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air, Budi akan memperkuat dan memperluas layanan kesehatan Posyandu. Posyandu akan dibuat lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans. Sasarannya juga akan diperluas bukan hanya ibu dan anak tetapi semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lanjut usia.
“Saya membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu kepala daerah untuk membantu agar Puskesmas jangan dijadikan layanan kuratif tapi promotif preventif. Untuk menjaga orang hidup sehat, bukan mengobati orang sakit,” ujar Budi.
Selain Posyandu, Menkes juga akan menata ulang laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah laboratorium yang dapat melakukan diagnosis masih terbatas. Ke depan seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksa Polymerase Chain Reaction (PCR). Bahkan di level Puskemas dan Posyandu juga memiliki alat diagnostik untuk mendiagnosa berbagai penyakit dengan cepat.
“Saya juga butuh dukungan ini karena tidak semua provinsi punya Labkesmas. Fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Untuk tahu masyarakat kita sebenarnya sehat atau tidak,” terang Budi
Kedua, transformasi layanan rujukan. Budi mengatakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu melayani 4 penyakit penyebab kematian sekaligus pembiayaan tertinggi di Indonesia yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal masih sangat terbatas.
Pihaknya mengungkapkan untuk layanan penyakit jantung, saat ini belum banyak kabupaten dan kota yang mampu melakukan pemasangan ring jantung. Melalui transformasi ini, seluruh daerah ditargetkan bisa melakukan layanan kesehatan untuk keempat penyakit tersebut.
Pilar ketiga, sistem ketahanan nasional. Pada pilar ini, Budi memastikan seluruh obat, vaksin dan alat diagnostik diproduksi dalam negeri. Kementerian Kesehatan juga akan membangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan Pramuka, Poltekkes dan Fakultas Kedokteran. Mereka akan dilatih, dibina dan dibekali pengetahuan terkait bidang kesehatan. Sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saat bencana ataupun keadaan darurat lainnya sudah siap.
“Saya minta Dinas Kesehatan daerah bantu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas mereka terkait kesehatan,” jelas Budi.
Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan. Seluruh anggaran Dinas Kesehatan akan mulai dirapihkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengakomodir daerah dalam melakukan transformasi ini.
Pilar kelima, transformasi Sumber Daya Manusia. Pada transformasi ini, Kementerian Kesehatan akan fokus menambah jumlah dokter. Menurut Budi jumlah dokter maupun dokter spesialis di Indonesia masih kurang.
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1.000 penduduk di satu wilayah. Sementara itu, ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273.984.400 jiwa, maka perlu ada fast track penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio tenaga kesehatan.
Penambahan dokter dilakukan dengan menambah jumlah fakultas kedokteran, memberikan bantuan pendidikan, adaptasi tenaga kesehatan di luar negeri serta meningkatkan produksi tenaga kesehatan.
Keenam, transformasi teknologi kesehatan. Kemenkes telah menyiapkan satu platform kesehatan yang digunakan untuk merekam catatan medis pasien secara digital. Rekam medis ini formatnya sama baik di apotik, lab maupun rumah sakit.
Melalui platform ini, pasien tidak perlu membawa berkas fisik saat dirujuk ke rumah sakit lainnya. Semua data kesehatan pasien telah terintegrasi di aplikasi PeduliLindungi dan bisa dicek secara berkala.
“Saya minta Kepala Dinas Kesehatan memastikan agar apotik, laboratorium maupun fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti standar ini. Dengan adanya paltform ini sistem rujukan jadi makin mudah karena semua data terekam di PeduliLindungi dan menjadi milik pasien,” demikian Budi.
Sumber : Kementerian Kesehatan | Editor : Saud Rosadi
Tag: Fasilitas KesehatanKemenkesKesehatanNasionalPosyanduPuskesmas