SAMARINDA.NIAGA.ASIA –Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan ditetapkannya Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru, tentu persoalan pertahanan dan agraria menjadi persoalan yang sangat urgen dan menjadi perhatian banyak pihak. Oleh karena itu dangan pelaksanaaan Rakor GTRA Kaltimtara 2021, semua persoalan pertanahan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik.
Hadi Mulyadi menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (Rakor GTRA) Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltimtara. Jumat (26/03/2021).
Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda ditandai dengan penekanan tombol pembukaan oleh Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, didampingi Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Badan Pertahanan Nasional (BPN) Surya Tjandra. Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohang, Kakanwil BPN Kaltimtara Asnaedi, juga dihadiri secara virtual bupati/wali kota, Forkopimda Kaltimtara serta dinas instansi terkait.
“Dengan diselesaikannya semua permasalahan pertanahan yang nantinya akan dijadikan wilayah ibu kota negara, tentu kami dan masyarakat Kaltim sangat berbahagia dan bersyukur,” kata Hadi Mulyadi sebagaimana dilaporkan situs resmi Pemprov Kaltim, kaltimprov.go.id.
Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu, menyadari dan tahu secara persis, yang namanya APBN dan keuangan negara 50 persen sampai 65 persen beredar di pulau Jawa.
APBN, DAU, DAK, DBH semua mengalir di sana.
Menurutnya, selama ibu kota negara tidak dipindahkan, maka tak bisa banyak berharap luar Jawa bisa berkembang maju. Baginya, ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara adalah suatu momentum yang sangat luar biasa.
“Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyakatat Kaltim, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, atas usulan dan gagasannya ini. Walaupun kami sadar perpindahannya nanti tentu tidak cepat, tetapi setidak-tidaknya anak cucu kita yang akan menikmati, termasuk daerah di wilayah Indonesia timur juga akan maju pesat seperti pembangunan di pulau Jawa,” papar Hadi Mulyadi.
Kakanwil BPN Kaltimtara Asnaedi dalam laporannya menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam Rakor GTRA Kaltimtara 2021, dengan harapan kegiatan ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi rakor tahun ini dapat menciptakan landasan dan arah yang dilakukan BPN Kaltimtara selama satu tahun ini.
“Sehingga apa yang akan kami laksanakan pada tahun 2022 mendatang, benar-benar sudah landing, dengan menciptakan sesuatu terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kaltim dan Kaltara,” kata Asnaedi.
Sumber: Kaltimprov.go.id | Editor: Intoniswan