Sekda Berau, M.Gazali menjadi pembina upacara saat peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021, di halaman kantor pertanahan Berau, Jalan Murjani I, Jumat (24/9/2021) pagi. (foto Rita Amelia/Niaga.Asia)TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA – Pelayanan masyarakat khususnya untuk pengurusan surat tanah, diharapkan akan semakin maksimal.
Hal ini diungkapkan Sekda Berau, M.Gazali, saat mewakili Bupati Berau, Sri Juniarsih sebagai pembina upacara peringatan Hantaru (Hari Tata Ruang) 2021 yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau, Jumat (24/9/2021) pagi.
“Pelayanan harus terus ditingkatkan. Berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat karena ini menyangkut tanah, yang menjadi amal jariyah kita nantinya. Bagi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) baik ASN maupun PPNPN, jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Karena tindakan tegas hingga pemecatan tidak segan akan dilakukan,” jelas M.Gazali.
Selain itu, Sekda Berau juga membacakan amanat Menteri ATR yang mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi, melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan profesional. Yakni dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, dengan cara memberi kemudahan berusaha bagi UMKM, serta mendorong investasi.
“Dukungan ini terkait kemudahan perizinan dengan penyederhanaan persyaratan. Dimana hanya ada tiga syarat dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan berusaha, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan dan detil tata ruang (RDTR), bersama pemerintah daerah yang mendorong percepatan penerbitannya,” tambahnya.
Untuk itu, dalam memberikan kemudahan pelayanan dengan efisiensi waktu, biaya dan transparansi, Kementerian ATR/BPN meluncurkan inovasi dan terobosan Geography Information System Tata Ruang (GISTARU), diantaranya RTR Online, RDTR Interaktif RTR Builder, konsultasi publik online dan Protaru.
“Ini sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria ini, diluncurkan sistem pendaftaran online Loketku, dan aplikasi permohonan informasi online. Jadi masyarakat bisa mempersiapkan kelengkapan berkas sebelum datang melakukan pengurusan ke kantor pertanahan,” tambah Kepala Kantor Pertanahan Berau, Timbul TH Simanjuntak.
Dalam rangka percepatan PTSL (proses pendaftaran tanah pertamakali dilakukan serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan, di dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya setingkat itu) maka pemerintah daerah diminta membantu masyarakat kurang mampu dengan menyediakan anggaran pra PTSL.
Pemerintah daerah juga diharapkan juga membantu meringankan beban masyarakat dengan mengurangi atau menghapus BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sehingga target seluruh bidang tanah Indonesia terdaftar di taun 2025 bisa tercapai. (adv)
Tag: Pertanahan