TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi (Inpres)  Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam Inpres itu, Jokowi  menginstruksikan kepada Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/Ka BPN, Menteri PUPR, Menteri LHK, Menteri Perhubungan, Menteri PDT dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, Menteri ESDM, Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan antara lain;

Tim Inventarisir Selesai Inventarisasi Lahan di KBM Tanjung Selor

Pertama; mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan percepatan dalam rangka pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor  di Kementerian atau Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua; Menteri Keuangan memberikan dukungan penganggaran dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang bersumber dari belanja Kementerian/Lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H Irianto Lambrie kepada Niaga.Asia, Kamis (15/11/2018) membenarkan  telah menerima informasi terbitnya Inpres tersebut. “Benar, saya sudah dikabari adanya Inpres tersebut oleh Pak  Sekjen Kemendagri-Bapak Hadi Prabowo,” ungkapnya. “Alhamdulillah, perjuangan sejak dua tahun lalu membuahkan hasil,” tambahnya.

Menurut gubernur,  Inpres tersebut  isinya sungguh luar biasa, merupakan bukti nyata komitmen  Presiden Jokowi dan  Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja, untuk mewujudkan pembangunan “Indonesia Sentris” dan membangun Indonesia dari Desa dan Wilayah Pinggiran sesuai Nawacita Ketiga.

“Atas nama masyarakat Indonesia di Provinsi Kaltara, saya dengan rasa haru dan bangga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada yang kita hormati dan banggakan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla-Presiden dan Wapres 2014 – 2019, beserta seluruh jajaran Kabinet Kerja,” kata Irianto. (001)