JAKARTA.NIAGA.ASIA-Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 memutuskan persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan lima Rancangan Undang-Undang (RUU). Adapun, RUU tersebut yaitu RUU tentang Landas Kontinen, RUU tentang…
Tag: RUU
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Yohan berharap dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD), pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran dan memberi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak menghalalkan seks bebas seperti yang disebut sejumlah pihak. Bahkan, RUU ini…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Setelah lama menemui titik buntu di antara DPR RI dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah menemui titik temu….
JAKARTA.NIAGA.ASIA– Pada prinsipnya, RUU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) disusun untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang makin efisien melalui hubungan keuangan yang makin transparan, akuntabel…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja)…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Komisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II atau segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI….
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan keluhan masyarakat atas fenomena kloning serta penipuan aplikasi pesan WhatsApp yang marak terjadi. Ia juga mempertanyakan sejauhmana bentuk mekanisme perlindungan terhadap data pribadi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan 2021. Ia menyampaikan bahwa Komisi II…
JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Ia menilai RUU ini berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia yang mengandung upaya…